Samosir - Technopark Samosir

Go to content

Main menu:

PROFIL KABUPATEN SAMOSIR

Nama Resmi   : Kabupaten Samosir
Ibukota            : Pangururan
Provinsi             : Sumatera Utara

Batas Wilayah :
Utara      : Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun
Selatan  : Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan
Barat      : Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat.
Timur      : Kabupaten Toba Samosir

Luas Wilayah            : 2.069,05 km2
Jumlah Penduduk : 141.780 Jiwa (2005)
Kecamatan : 9, Kelurahan : 6, Desa : 153
Logo Kabupaten Samosir
SEJARAH SINGKAT KABUPATEN SAMOSIR

Kabupaten Samosir adalah hasil pemekaran dari induknya Kabupaten Toba Samosir yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibentuk dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara yang pada awal terbentuknya terdiri dari 5 (lima) distrik atau kewedanaan yaitu Kewedanaan Silindung, Toba Holbung, Humbang, Samosir, dan Kewedanaan Dairi. Mengingat demikian luasnya Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara, maka pada Tahun 1964 dilakukan pemekaran dengan Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi yang ibukotanya berkedudukan di Sidikalang.

Selanjutnya pada Tahun 1968, Pemerintah Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat dan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara mengusulkan pemekaran dengan Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir, namun usul tersebut tidak membuahkan hasil dalam arti Pemerintah tidak menindaklanjuti Pembentukan Daerah Tingkat II Samosir.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, guna mempercepat laju pertumbuhan pembangunan serta mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada Tahun 1985 Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dibagi menjadi 5 (lima) Wilayah Pembangunan yang bersifat Administratif yakni Wilayah Pembangunan I (Silindung) berpusat di Tarutung, Wilayah Pembangunan II (Humbang Timur) berpusat di Siborong-borong, Wilayah Pembangunan III (Humbang Barat) berpusat di Dolok Sanggul, Wilayah Pembangunan IV (Toba) berpusat di Balige dan Wilayah Pembangunan V (Samosir) berpusat di Pangururan yang masing-masing wilayah pembangunan dipimpin oleh seorang Pembantu Bupati.

Maka untuk memperpendek rentang kendali serta mempercepat laju pertumbuhan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara bersama masyarakat yang berada di bona pasogit dan putera-puteri Tapanuli Utara yang tinggal di perantauan, khususnya yang tinggal di Medan dan Jakarta sepakat mengusulkan pemekaran kembali Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara menjadi 2 (dua) kabupaten dengan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir. Berkat perjuangan dan kesadaran bersama semua pihak, maka lahirlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal. Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret 1999 di Medan.

Di tengah perjalanan 4 (empat) tahun usia Kabupaten Toba Samosir, masyarakat Samosir yang bermukim di bona pasogit bersama putera-puteri Samosir yang tinggal di perantauan kembali melakukan upaya pemekaran untuk membentuk Samosir menjadi kabupaten baru. Perjuangan pembentukannya diawali pada tanggal 27 Mei 2002 dengan penyampaian aspirasi masyarakat Samosir kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Samosir. Aspirasi masyarakat tersebut disambut baik oleh kalangan DPRD Kabupaten Toba Samosir dengan menugaskan Komisi A DPRD Kabupaten Toba Samosir mengadakan jajak pendapat pada 9 (sembilan) kecamatan yang berada di Wilayah Samosir.

Maka pada tanggal 20 Juni 2002, DPRD Kabupaten Toba Samosir menggelar Rapat Paripurna Khusus dalam rangka pembahasan dan menyikapi usul Pembentukan Kabupaten Samosir dan dengan berbagai pertimbangan serta latar belakang pemikiran masyarakat, melalui musyawarah mufakat ditetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemekaran Kabupaten Toba Samosir untuk Pembentukan Kabupaten Samosir sekaligus merekomendasikan dan mengusulkannya ke Pemerintah Atasan. Dengan surat DPRD Kabupaten Toba Samosir Nomor 171/866/DPRD/2002 tanggal 21 Juni 2002 tentang Usul Pembentukan Kabaupaten Samosir, kemudian disusul dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Samosir Nomor 171/878/DPRD/2002 tanggal 24 Juni 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara yang ditujukan masing-masing kepada : DPR RI Cq. Komisi II DPR RI, Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara.

Maka atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perjuangan segenap komponen masyarakat Samosir, baik yang tinggal di bona pasogit maupun yang berada di perantauan seperti yang tinggal di Jakarta dan di Medan, berdasarkan Hak Usul Inisiatif DPR RI di tetapkanlah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2004 meresmikan Pembentukan Kabupaten Samosir sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara.

Atas dasar itu, disepakati bahwa tanggal 7 Januari ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Samosir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 28 Tahun 2005 tentang Hari Jadi Kabupaten Samosir.

Seiring dengan diresmikannya Kabupaten Samosir, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21.27 tanggal 6 Januari 2004 diangkat dan ditetapkan Penjabat Bupati Samosir atas nama Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2004 di Medan oleh Gubernur Sumatera Utara.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan era reformasi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu mendapat perubahan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang salah satunya antara lain menetapkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu paket melalui pemilihan langsung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada tanggal 27 Juni 2005 diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Samosir secara langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yakni terpilihnya Ir. Mangindar Simbolon dan Ober Sihol Parulian Sagala, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir Periode 2005-2010 yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-740 tanggal 12 Agustus 2005. Kemudian pada tanggal 13 September 2005, Bupati dan Wakil Bupati Samosir terpilih dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara atas nama Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Samosir.
POTENSI BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

Secara Geografis Kabupaten Samosir terletak pada 20 24‘ -  20 25‘ Lintang Utara dan 980 21‘ -  990 55‘ Bujur Timur. Iklim dan Cuaca daerah Samosir sesuai untuk usaha sektor pertanian. Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Samosir pada tahun 2003 adalah sebesar 177 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Temperatur Kabupaten Samosir berkisar antara 170C- 290 C dengan kelembaban udara rata-rata 85 persen. Curah hujan tertinggi terjadi bulan November dengan rata-rata 440 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 15 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni s/d Agustus berkisar dari 31 s/d 56 mm per bulan, dengan hari hujan 5 s/d 7 hari. Kecamatan yang tertinggi rata-rata curah hujannya adalah Harian sebesar 302 mm, sedangkan yang terendah adalah Nainggolan rata-rata sebesar 120 mm.
Salah satu objek wisata di Kab. Samosir
Secara Geografis Kabupaten Samosir terletak pada 20 24‘ -  20 25‘ Lintang Utara dan 980 21‘ -  990 55‘ Bujur Timur. Iklim dan Cuaca daerah Samosir sesuai untuk usaha sektor pertanian. Rata-rata curah hujan yang terjadi di Kabupaten Samosir pada tahun 2003 adalah sebesar 177 mm/bulan dengan jumlah hari hujan sebanyak 11 hari. Temperatur Kabupaten Samosir berkisar antara 170C- 290 C dengan kelembaban udara rata-rata 85 persen. Curah hujan tertinggi terjadi bulan November dengan rata-rata 440 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 15 hari. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni s/d Agustus berkisar dari 31 s/d 56 mm per bulan, dengan hari hujan 5 s/d 7 hari. Kecamatan yang tertinggi rata-rata curah hujannya adalah Harian sebesar 302 mm, sedangkan yang terendah adalah Nainggolan rata-rata sebesar 120 mm.

Berdasarkan Sifat Permukaan dan Kemiringan tanahnya, Kabupaten Samosir terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan ketinggian antara 700 – 1.700 m di atas permukaan Laut, dengan komposisi sebagai berikut:
  • 700 m s/d 1.000 m dpl =  ± 10 %
  • 1.000 m s/d 1.500 m dpl =  ± 25 %
  • > 1.500 m dpl =  ± 65 %

Kemiringan tanah adalah sebagai berikut :
  • 0 - 20  (datar) =  ± 10 %
  • 2 - 150  (landai) =  ± 20 %
  • 15 - 400  (miring) =  ± 55 %
  • > 400  (terjal) =  ± 15 %

Jenis Tanah Topografi dan kontur tanah di Kabupaten Samosir pada umumnya berbukit dan bergelombang. Kabupaten Samosir memiliki 10 buah sungai yang keseluruhannya bermuara ke Danau Toba. Sebahagian dari sungai tersebut telah dimanfaatkan untuk mengairi lahan sawah seluas 3.987 ha, lahan sawah yang beririgasi setengah teknis (62,13 % dari luas yang ada). Panjang saluran irigasi di Kabupaten Samosir mencapai 74,77 km, terdiri dari irigasi setengah teknis 70,63 km (21,53 km saluran primer dan 49,10 km saluran sekunder) dan irigasi sederhana 4,14 km.
Luas lahan produktif di Kabupaten Samosir (2002) mencapai 69.798 ha, terdiri dari lahan sawah 7.247 ha (10,4 %), dan lahan kering 62.551 ha (89,6 %). Terbatasnya sarana irigasi, modal dan tenaga kerja kasar mengakibatkan hanya 14.110 ha (22,56 %) lahan kering yang dikelola. Selebihnya merupakan lahan tidur seluas 48.441 ha atau 77,44 % dari lahan kering yang dapat dikelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Samosir mempunyai sumberdaya perairan yang sangat potensial. Akan tetapi disisi lain sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bidang perairan dan perikanan masih relatif rendah. Tahun 2005 sektor pertanian memberi kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Samosir, yaitu sekitar 43,71 persen sedangkan sektor perikanan masih relatif rendah, yaitu hanya sebesar 0,53% (dengan asumsi harga ikan per Kg nya sebesar: Rp. 12.000,00). Kondisi ini sangat bertolak belakang dengan potensi wilayah perairannya yang hampir mencapai 50% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Samosir.
Potensi perikanan Kabupaten Samosir sangat besar namun pengelolaannya belum optimal. Kabupaten Samosir menjadi salah satu tujuan pemasaran terbesar benih ikan mas dari Simalungun dan Pematangsiantar untuk memasok kebutuhan benih pada budidaya ikan air tawar di wilayah ini. Usaha perikanan di Kabupaten Samosir pada umumnya masih dikelola sebagai usaha rumah tangga, baik sebagai usaha budidaya maupun kegiatan penangkapan ikan. Menurut BPS Kabupaten Samosir (2013), hingga tahun 2013 rumah tangga budi daya perikanan di Kabupaten Samosir terus bertambah hingga mencapai 362 rumah tangga terdiri dari 231 rumah tangga budi daya ikan di kolam dan 131 rumah tangga budidaya ikan karamba jaring apung (KJA).
Produksi total ikan dari KJA di Danau Toba pada tahun 2010 hampir mencapai 47.500 ton, di mana lebih dari 50% produksinya disumbang oleh Kabupaten Samosir (Lukman 2013). Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Samosir, zona yang ditetapkan sebagai kawasan perikanan adalah 1% dari luas total perairan Kabupaten Samosir atau sekitar 6,26 km2.

Puslit Limnologi - LIPI
Logo Kab. Samosir
Berand
Back to content | Back to main menu